Selamat Datang Di Website Resmi Peta Digital Provinsi Banten

Manajemen Aset Pemprov Banten Terbaik se-Indonesia Hasil Penilaian KPK

Image

Manajemen Aset Pemprov Banten Terbaik se-Indonesia Hasil Penilaian KPK

2021-02-03

KABAR BANTEN - Pemprov Banten memperoleh nilai 95,61 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Monitoring Center for Prevention (MCP) pada area menajemen aset daerah pada 2020. Penilaian tersebut mengukuhkan Banten sebagai provinsi terbaik se-Indonesia. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, raihan itu lebih tinggi dibanding capaian pada 2019 yakni 81 persen. Baca Juga: Penghapusan Formasi Guru Jadi CPNS Banjir Kritik, Pemerintah Buka Peluang PPPK Dapat Uang Pensiun "Nilai itu didapat dari empat aspek yaitu data base aset, pengelolaan aset, sertifikasi aset serta penertiban dan pemulihan aset," kata Rina usai menghadiri acara penyerahan sertifikat di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa 5 Januari 2021. Pemprov Banten kini telah berhasil menyertifikasikan empat situ, yakni Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Palayangan dan Situ Sindangheula. "Pemprov Banten menerima sertifikat Situ atau Bendungan Sindangheula pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual oleh Presiden RI," ujarnya. Raihan tersebut, kata dia, merupakan prestasi besar Pemprov Banten atas manajemen aset. Dengan nilai 95,61 persen merupakan capaian tertinggi antar provinsi di Indonesia. Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, Pemprov Banten pada 2019 telah meraih penghargaan peringkat ketiga nasional dari KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Pihaknya akan terus melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tahun berikutnya melalui penertiban dan penyelamatan aset. "Pemprov Banten sampai dengan 2019 memiliki aset senilai Rp22,18 triliun berdasarkan audited BPK RI. Aset tanah Rp9,05 triliun, peralatan dan mesin Rp2,6 triliun, gedung dan bangunan Rp3,39 triliun. Jalan irigasi dan jaringan Rp6,71 triliun, aset tetap lainnya Rp233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp187 miliar," katanya. Terhadap aset Pemprov Banten yang bersinggungan dengan pemerintah kabupaten/kota yaitu Kota Tangerang, Kabupaten serang, dan Kota Serang juga telah ditindaklanjuti. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, belum lama ini "Terhadap permohonan hibah aset milik Pemprov Banten untuk pemerintah kabupaten lebak, telah ditindaklanjuti dengan persetujuan hibah dari provinsi Banten pada bulan November ini juga," ujarnya. Dalam rangka pengamanan aset khususnya situ atau danau, Pemprov Banten bersama kabupaten/kota dan Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional provinsi dan kabupaten/kota, telah melakukan sejumlah upaya penertiban dan pengamanan, menginventarisasi keberadaan situ di wilayah Banten. "Dari jumlah 137 situ, danau dan waduk yang tercatat sebagai aset Pemprov Banten, telah teridentifikasi 117.VSebanyak 20 situ dan danau telah beralih fungsi serta 24 situ dan danau baru yang ditemukan," tuturnya. Penertiban dan pengamanan situ yang sedang gencar dilakukan adalah dalam upaya menjaga fungsi situ menjadi reservoir atau tandon. Kemudian menjadikan sumber mata air serta dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Banten dengan sejumlah langkah. Pertama, melakukan pendaftaran dan penyertifikatan sehingga legalitas kepemilikannya jelas. Kedua, melakukan pengamanan atas situ berupa pemasangan plang dan patok. Ketiga, melakukan normalisasi situ sehingga fungsinya tidak berubah. Itu dibiayai melalui APBD Pemprov Banten yang kini sedang dilakukan kegiatan normalisasi dan revitalisasi situ di wilayah Tangerang Raya. Terkait penyelesaian aset yang dikuasai pihak lain, Pemprov Banten telah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Dituangkan dalam surat kuasa khusus penyelesaian aset dengan pihak lain. "Terhadap kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak lain, Pemprov Banten telah menelusuri kendaraan dinas dimaksud dengan membentuk tim terkoordinasi. Itu terdiri dari Inspektorat, BPKAD, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan organisasi perangkat daerah teknis," ujarny

No     Nama Jenis     Icon Picture Total Aset Persentase Jenis Aset
1 Tanah Bangunan Kntr Pemerintah 57 21.59 %
2 Tanah Bangunan Pos Jaga 1 0.38 %
3 Danau / Situ / Rawa 27 10.23 %
4 Tanah Bangunan Pembibitan 1 0.38 %
5 Ladang Lainnya 1 0.38 %
6 Tanah Kebun 3 1.14 %
7 Tanah Bangunan Gedung 10 3.79 %
8 Tanah Komp. Bendungan 1 0.38 %
9 Tnh utk Bngunan Instalasi Peng 1 0.38 %
10 Kolam Air Tawar 2 0.76 %
11 Tanah Kosong 4 1.52 %
12 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asra 3 1.14 %
13 Tnh Bngunan Rmh Fasilitas Tmpt 4 1.52 %
14 Tnh Kosong yg tdk diusahakan 2 0.76 %
15 Tanah Kebun Campuran Lain-Lain 2 0.76 %
16 Penggalian Lainnya 1 0.38 %
17 Tanah Lap. Parkir Konstruksi A 1 0.38 %
18 Tanah Bangunan Olahraga 1 0.38 %
19 Tanah Bangunan Laboraturium 2 0.76 %
20 Tanah Bangunan Rumah Sakit 2 0.76 %
21 Tanah Bangunan Tmpt Kerja Lain 2 0.76 %
22 Makam Umum/Kuburan Umum 1 0.38 %
23 Tanah Bangunan Rumah Negara Go 2 0.76 %
24 Tanah Bangunan Pendidikan dan 133 50.38 %
Back to Top